PANDUAN OPERASIONAL PENEGAKAN HUKUM DI PERBATASAN LAUT RI - SINGAPURA DI WILAYAH KERJA PANGKALAN UTAMA TNI AL IV/TPI

Suyadi, Mangisi Simanjutak, Priyonggo, Suharto

Abstract


Abstrak
Letak geografis wilayah kerja Lantamal IV/TPI yang sangat strategis, karena terdapat Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan Sea Lines of Trade (SLOT), Sea Lines of Communication (SLOC), dan choke points untuk jalur pelayaran internasional. Selat Singapura merupakan kawasan perbatasan laut RI - Singapura yang memiliki nilai strategis dan terdapat kawasan Outside Port Limits (OPL) atau yang biasa dikenal dengan kawasan Ship to Ship (STS), Traffic Sparation Scheme (TSS), keduanya berada di Selat Singapura dan Perairan kepulauan dan Zona Tambahan. Selat Singapura merupakan jalur laut di kawasan Asia Tenggara dan salah satu jalur laut yang dilalui ribuan kapal dari berbagai negara setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya kejahatan transnasional. Meningkatnya jumlah tindak pidana yang terjadi di kawasan perbatasan RI-Singapura menimbulkan ancaman yang dapat mengganggu keamanan negara Indonesia. Tim Lantamal IV/TPI Fleet One Quick Response (F1QR) di bawah komando Danlantamal IV/TPI berhasil menggagalkan dan menangkap beberapa tindak pidana yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kerjasama Lantamal IV/TPI dengan penegak hukum dari instansi manapun yang melakukan patroli di perbatasan laut RI-Singapura antara lain: PSDKP, Imigrasi, Polri, Bakamla RI, TNI AL, KPLP, Bea Cukai, sehingga bahwa mereka mampu melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mendukung keamanan nasional.
Kata Kunci: Selat Singapura, perbatasan laut, Lantamal IV/TPI, Kerja sama antar Aparat Penegak Hukum, Keamanan Nasional.


Abstract
The geographical location of the working area of Lantamal IV/TPI Main Base is very strategic, because there are the Malacca Strait and the Singapore Strait which are sea lines of trade (SLOT), sea lines of communication (SLOC), and chokepoints for international shipping. The Singapore Strait is a maritime border area of RI - Singapore, which has a strategic value, there is also an Outside Port Limits (OPL) area or commonly known as the Ship to Ship (STS) area, Traffic Separation Scheme(TSS), both of which are located in Malacca Strait and archipelago Waters and Additional Zone. Singapura strait namely the sea route in the Southeast Asia region and is one of the sea routes that thousands of ships pass from various countries every year. This has an impact on the increase in transnational crime. The increasing number of criminal acts that occur in the RI-Singapore border area poses a threat that can disrupt the security of the Indonesian state. Lantamal IV/TPI Fleet One Quick Response (F1QR) Team managed to thwart and arrest several criminal acts that occurred in the Malacca Strait and the Singapore Strait. Lantamal IV/TPI cooperation with law enforcers from any agencies that carry out patrols at the RI-Singapore sea border include: Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Immigration, Police, Indonesian Cost Guard, Indonesian Navy, ministry of maritime transportation, Customs, so that they are able to carry out law enforcement duties in supporting national security.
Keyword: Singapore Strait, the sea border, Lantamal IV/TPI, Cooperation with law enforcers, national security.


Full Text:

PDF

References


A. Buku dan Barang Cetakan

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, (2015), hal. 2.

Dhiana Puspitawati, Hukum Laut Internasional, Penerbit : Kencana, Depok 2017 hal. 64

Simanjuntak Mangisi, Konvensi PBB 1982 Tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya Bagi Bangsa Indonesia. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta 2017, hal. 27.

Chairul Anwar, Hukum Internasional, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982. Penerbit Djambatan, Jakarta 1989, hal 40

Simanjuntak Mangisi, Hukum Internasional, Perjuangan Negara-Negara Berkembang dalam Mencapai Persamaan Hak. Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta 2018, hal. 144.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, (2015), hal. 2.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Penelitian Tentang Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Dan Zona Tambahan”, (Konsep BPHN Ke 2, 2006), hal. 16

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 5.

Lawrence M. Friedman, The Legal System, A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975). Hal. 15.

Bartelson, Jens. (2006). “The Concept of Sovereignty Revisited”. (17) European Journal of International Law, Vol. 17. No.2. Oxford: Oxford University Press, hal. 463. Syuib, M. (2020). Negara Palestina Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, 1(1), 39-49.

Hingorani, R.C. (1982). Modern International Law. Second Edition. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co, hal. 117-118. Riyanto, S. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum, hal. 8.

Hasjimzum, Yusnani (2015). Perlindungan Hukum Negara Terhadap Kedaulatan Wilayah Laut. Fakultas Hukum Universitas Lampung, hal. 196.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008): hal. 704.

Landsberger, J, Kerja sama dan Belajar Bersama, (2012). Hal. 12.

Rukiyati, dkk. (2014). Penanaman Nilai Karakter Tanggung Jawab dan Kerja Sama Terintegrasi Dalam Perkuliahan Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Karakter. Tahun IV, Nomor 2, Juni 2014.

Maasawet, Elsje Theodora. “Meningkatkan Kemampuan Kerja sama Belajar Biologi Siswa melalui Penerapan Strategi Inkuiri Terbimbing”. Biodeksi, 2011 2(1): hal. 1-14.

Lexi J, Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 2.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8), hal. 137.

Creswell, John W, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2016), hal 19

Bagong, Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal.173

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. (Jakarta: UIP. 1992), hal.16, 17, 20.

Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, Jurnal Alhadharah, Vol 17, No 33, Januari – Juni 2018, hal. 82.

B. Internet

“Indonesia Resmi Layani Pemanduan Di Selat Malaka Dan Selat Singapura”, Dirjen Hubla, diakses 23-12-2021, https://hubla.dephub.go.id/home/post/ read/4751/indonesia-resmi-layani-pemanduan-di-selat-malaka-dan-selat-singapura-10.

https://regional.kompas.com/read/2019/02/09/15004271/ Diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 08.30 Wib.

Budi Setyarso, “Ini Cara Pelindo I Bersaing dengan Singapura di Selat Malaka”, Tempo.Co, diakses 10-12-2021, https://bisnis.tempo.co/read/864694/ini-cara-pelindo-i-bersaing-dengan-singapura-di-selat-malaka/full&view=ok.

Dilihat dari http://www.negarahukum.com/ hukum/teori-kedaulatan.html, Dilansir




DOI: https://doi.org/10.52307/jmi.v10i1.96

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indexed by: 
Google Scholar  

Copyright of Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.



ALAMAT REDAKSI

PUSJIANMAR SESKOAL
Jalan Ciledug Raya No.2 Cipulir
Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12230
Tlp. +62 2129408081
Fax. +62 2129408081
Email: pusjianmar@tnial.mil.id